BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Sejarah perekonomian
Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan
perekonomian Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian
Indonesia mengalami berbagai dinamika
seiring perputaran waktu. Hal itu relevan diungkapkan sebagai bagian untuk
mengetahui realita perekonomian Indonesia.
Sejarah ekonomi
mengkaji dua masalah utama, yaitu perubahan ekonomi secara angka dan kondisi
masyarakat selama perubahan itu berlangsung. Indonesia merupakan sebuah
kenyataan bangsa yang mendiami geografis yang subur, namun pernah diperas oleh
bangsa lain. Sebagai sebuah sejarah, kondisi ini lebih sering dikaitkan
terhadap aspek politik Jawa dalam hubungannya dengan dunia internasional pada
saat itu. Potret ekonomi sepanjang sejarah itu pun dirasakan sebagai bentuk
eksploitasi penjajahan semata.
1.2
Rumusan
Masalah
Makalah ini akan membahas tentang :
a. Sejarah
prakolonialisme
b. Era
Pendudukan Jepang
c. Ekonomi
indonesia pada masa ORLA, ORBA dan reformasi
1.3
Tujuan
Makalah
Memahami tentang perkembangan
perekonomian di Indonesia dari jaman pra kolonial sampai reformasi
BAB II ISI
2.1
Sejarah pra kolonialisme
Pada
masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia
Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai
Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai
kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan dengan damai sementara di
lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas
tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki
Indonesia saat ini. Meskipun demikian, jaringan perdagangan terpadu telah
berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia.
Terhubung ke jaringan perdagangan merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan
untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi
kekuatan besar. Tapi semakin menjadi global jaringan perdagangan ini di
nusantara, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk; suatu perkembangan
yang akhirnya akan mengarah pada kondisi penjajahan.
Sejarah Indonesia
memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya berpusat di bagian barat Nusantara
(khususnya di pulau Sumatera dan Jawa). Karena sebagian besar bagian timur
Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah (terletak jauh
dari jalur perdagangan utama), hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan politik;
suatu situasi yang berlanjut hingga hari ini.
- Kedatangan Bangsa Eropa
di Indonesia
Pada tahun 1511 Malaka
ditaklukkan oleh armada Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque.
Meskipun demikian, penaklukan ini memiliki konsekuensi yang luas bagi jalur
perdagangan. Malaka, yang dulu merupakan pelabuhan kaya, dengan cepat hancur di
bawah kekuasaan Portugis yang tidak pernah berhasil memonopoli perdagangan
Asia. Setelah penaklukan, para pedagang segera mulai menghindari Malaka dan
pergi membawa bisnis mereka ke beberapa pelabuhan lain. Johor (Malaysia), Aceh
(Sumatra) dan Banten (Jawa) adalah negara yang mulai mendominasi perdagangan
rempah-rempah karena pergeseran jalur-jalur perdagangan.
Belanda juga tertarik
untuk membangun cengkeraman yang kuat pada jaringan perdagangan rempah-rempah
di Asia Tenggara. Ekspedisi pertama mereka mencapai Banten pada tahun 1596 tapi
disertai dengan permusuhan antara Belanda dan penduduk pribumi. Setelah tiba
kembali di Belanda, ekspedisi ini masih menunjukkan keuntungan besar yang
memperlihatkan bahwa ekspedisi ke kawasan Asia Tenggara sebenarnya menghasilkan
banyak uang. Namun saking banyaknya ekspedisi yang diadakan oleh beberapa
perusahaan Belanda (ke Nusantara), menimbulkan dampak negatif pada keuntungan
mereka. Persaingan memperebutkan rempah-rempah mendongkrak kenaikan harganya di
Nusantara sementara peningkatan pasokan rempah-rempah menyebabkan penurunan
harga di Eropa. Hal ini membuat pemerintah Belanda memutuskan untuk
menggabungkan perusahaan pesaingnya menjadi satu badan usaha yang disebut
Serikat Dagang Hindia Timur (Vereenigde Oost Indische Compagnie-, disingkat
VOC). Mereka menerima kekuasaan berdaulat yang besar untuk memonopoli
perdagangan rempah-rempah Asia serta menyingkirkan pesaing Eropa lainnya. VOC
memutuskan untuk memiliki kantor pusatnya tidak di Maluku (jantung pulau
penghasil rempah-rempah) tetapi lebih strategis dekat Selat Malaka dan Selat
Sunda. Pilihannya jatuh pada Jakarta saat ini. Pada tahun 1619 Gubernur
Jenderal Jan Pieterszoon Coen mendirikan Batavia di atas puing-puing kota
Jayakarta yang dihancurkan karena sikapnya yang memusuhi Belanda. Batavia menawarkan prospek dagang
yang bagus, sehingga menyebabkan timbulnya imigrasi banyak orang (terutama
orang Cina) ke kota berkembang pesat ini.
Menuju Pemerintahan
Kolonial di Indonesia
Sementara itu,
negara-negara Islam terus berkembang di Nusantara. Di Aceh (Sumatra) Sultan
Iskandar Muda mendirikan kekuasaan besar di awal abad ke-17, mengendalikan
cadangan lada dan timah. Namun, ia tidak pernah berhasil membangun hegemoni di
sekitar Selat Malaka seperti Johor dan Portugis yang merupakan pesaing kuat. Setelah
pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mengalami periode panjang perpecahan internal
yang menghentikannya menjadi kekuatan penting di luar ujung utara Sumatera. Di
Jawa Tengah dua kekuasaan Islam baru yang kuat muncul di paruh kedua abad
ke-16. Kekuasaan ini adalah distrik Pajang dan Mataram yang, setelah melalui
perjuangan panjang, berhasil menghentikan dominasi politik daerah pesisir di
utara Jawa. Mataram menjadi dinasti yang paling kuat dan paling lama dari
dinasti Jawa modern, dengan masa pemerintahan Sultan Agung sebagai kejayaan
politik. Sultan Agung berkuasa pada tahun 1613-1646 dan berhasil menaklukkan
hampir seluruh daratan Jawa, kecuali kerajaan Banten di Jawa Barat dan kota
Batavia. Penguasaan Belanda terhadap Batavia adalah ibarat onak/duri di mata
Sultan Agung yang ingin menguasai seluruh daratan pulau. Dalam dua kesempatan
ia mengirim pasukannya untuk menaklukkan kota Belanda ini tapi gagal
kedua-duanya.
VOC dengan cepat
menyebarkan kekuasaannya di Nusantara dan mendapatkan kendali atas produksi cengkeh
dan pala di Kepulauan Banda (Maluku) dengan menggunakan langkah-langkah ekstrim
seperti genosida (pembantaian massal). VOC terus memperluas jaringan pos
perdagangannya di seluruh Nusantara. Kota dan pelabuhan yang memainkan peran
sentral dalam jaringan perdagangan Belanda ini adalah Surabaya (Jawa Timur),
Malaka (Malaysia Barat) dan Banten (Jawa Barat). Meskipun undang-undang VOC
pada awalnya tidak memperbolehkan mengganggu politik internal negara pribumi,
namun VOC mengakar cukup kuat dalam politik Mataram di Jawa Tengah. Setelah
kematian Sultan Agung, Mataram dengan cepat merosot dan sengketa suksesi muncul
sekitar akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Belanda memainkan taktik
memecah-belah dan menaklukkan yang pada akhirnya mengakibatkan pembagian
kerajaan Mataram menjadi empat bagian dengan penguasanya menjadi tunduk kepada
Belanda. Meskipun kedudukan Belanda masih agak lemah di luar Pulau Jawa,
perkembangan politik di Jawa ini dapat dianggap sebagai tahap awal penjajahan
Belanda di Nusantara.
2.2
Era
Pendudukan Jepang
Masa pendudukan Jepang di Indonesia
dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring
dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama
bangsa Indonesia.
Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II,
Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan
pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris.
Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar
pesawat gagal pada Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di
bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima
bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan
Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengalaman dari
penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang
hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang
dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat
perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang
lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran
dalam penguasaan Jepang.
Selama masa pendudukan, Jepang juga
membentuk persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Badan ini bertugas membentuk
persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan
oleh PPKI yang bertugas menyiapkan kemerdekaan.
·
Dampak Aspek Ekonomi dan Sosial pada era
pendukan jepang
Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem
pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:
Jepang menerapkan sistem pengawasan
ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan
tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang.
Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan
perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya.
Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan
kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan
kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah.
Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan
daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat
beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat
menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.
Pada tahun 1944, kondisi politis dan
militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan
perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan
kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa
Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah.
Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30%
untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem
ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun,
kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa
di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk
Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%. Bisa Anda bayangkan
bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia pada masa Jepang
(bahkan rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot,
umbi-umbian).
2.3
Ekonomi Indonesia Pada Masa :
1. Masa
Orde Lama ( 1945 – 1967 )
Perekonomian
Indonesia pada masa orde lama perlu dicermati karena pada masa tersebut,
Indonesia merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam masa ini, perkembangan
perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :
a. Masa
Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )
Dalam
menghadapi krisis, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :
-
Pinjaman Nasional.
-
Pemenuhan Kebutuhan Rakyat
-
Melakukan Konferensi Ekonomi
-
Membuat Rencana Pembangunan
-
Membangun Partisipasi Swasta Dalam
Pembangunan Ekonomi
-
Nasionalisasi Bank Indonesia
2. Masa
Orde Baru ( 1967 – 1998 )
Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan
Presiden Soeharto. Dikenal beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya.
Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada prioritas stabilitas
ekonomi, dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian
inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi
pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian
mulai masuk.
Pentingnya aspek pemerataan disadari betul dalam
masa ini sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis
kebijakan ekonominya, yaitu :
1) Kebutuhan Pokok
2) Pendidikan dan kesehatan
3)
Pembagian pendapatan
4) Kesempatan kerja
5) Kesempatan berusaha
6) Partisipasi wanita dan generasi muda
7) Penyebaran pembangunan
8) Peradilan
3. Masa
Reformasi (1998 - Sekarang)
Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru
perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dari sisi sosial dan politik. Muncul
beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan sejarah
Bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya
pergeseran pengelolaan pemerintahan dari sentralitis menjadi desentralitis.
-
Masa Presiden BJ. Habibie ( 21 Mei 1998
- 20 Oktober 1999 )
-
Masa Presiden Abdurrahman Wahid / Gus
Dur ( 20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001 )
-
Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
( 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004 )
-
Masa Pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 - Sekarang )
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Waktu dapat mempengaruhi perjalanan kondisi
perekonomian. Perjalanan waktu yang diiringi dengan perubahan dinamika, baik
sosial dan politik, ternyata memberikan kontribusi pada kebijakan yang
dihasilkan pada periode masing-masing pemerintah. Namun di tengah realita
adanya keberlanjutan secara menyeluruh terhadap kebijakan dari setiap periode-periode
pemerintahan sebelumnya, Indonesia masih mempunyai harapan terhadap kondisi
perekonomian. Prospek ekonomi Indonesia ternyata didukung oleh kondisi yang
signifikan, baik dari sisi mikro dan makro, serta sektoral.
REFERENSI:
